Editorial

Big Fish

Di tengah gencarnya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kok tak juga menimbulkan kesadaran dan rasa takut. Padahal, langkah-langkah KPK kali ini tak lagi memunculkan suara sumbang tebang pilih, seperti yang ditujukan pada KPK periode sebelumnya. Artinya, KPK saat ini demikian bersungguh-sungguh memberantas korupsi dan bukan sedang bermain politik.

Itulah. Selasa (16/9), KPK menangkap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Iqbal, dan Direktur Utama First Media, Billy Sindoro. Diduga telah terjadi aksi suap oleh Billy terhadap Iqbal dengan bukti uang Rp 500 juta. First Media adalah anak perusahaan Grup Lippo. Penangkapannya pun terjadi di Hotel Aryaduta, milik Lippo juga.

Sebelum ini, KPK juga menangkap jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani. Artalyta atau biasa disapa Ayin menyuap Urip. Dari dua kasus ini KPK telah masuk ke perkara berkelas big fish, yang didengungkan KPK periode lalu namun direalisasikan KPK periode kini. Mengapa bisa disebut big fish? Jika dilihat dari nominalnya memang kecil, tapi jika dilihat dari sisi pelakunya bisa masuk kategori besar. Ayin ada kaitan dengan konglomerat Sjamsul Nursalim dan Billy jelas-jelas orang sangat penting di Lippo yang milik keluarga konglomerat Riady. Sebelumnya KPK juga telah menyeret mantan kapolri dan gubernur Bank Indonesia.

Kenyataan ini tentu sangat melegakan. Hukum tak hanya menyasar orang kecil, mantan pejabat, musuh politik, atau orang-orang yang lemah secara politik. Walau bagaimanapun salah satu penyebab kegagalan hukum manakala dewi keadilan bermata terbuka. Hukum harus berlaku sama pada siapa pun. Ia harus lurus, yang menebas siapa pun yang bersalah. Hukum tak boleh kalah oleh apa pun dan siapa pun.

Kita tentu berharap ke depannya KPK bisa menangkap big fish yang sebenar-benarnya. Misalnya, menteri yang sedang berkuasa, jenderal yang sedang berkuasa, konglomerat dan bukan ‘oragnya konglomerat’, dan seterusnya. Kita bukan hendak mencari-cari kesalahan orang, tapi rasanya negeri ini sudah terlalu kotor. Ini soal perasaan umum saja. Mudah-mudahan saja sinyalemen ini salah.

Dengan kinerja KPK periode saat ini yang sangat bagus, insya Allah tak akan ada perlawanan. Semua akan ikhlas karena KPK berjalan lurus dengan mata tertutup. Ada rasa percaya yang tumbuh dengan subur. Tentu saja hal itu bisa melambungkan harapan. Karena itu, di tengah terus naiknya ekspektasi, maka penangkapan terhadap big fish yang sebenar-benarnya merupakan harapan yang tak berlebihan. Harapan itu tak salah, karena rakyat masih melihat dengan mata telanjang dalam praktik politik dan praktik bisnis. Saat pilkada, proses legislasi, pencalegan, dan sebagainya politik uang demikian merajalela. Dalam bisnis, semuanya harus dengan pelicin dan barang selundupan melimpah. Bagaimana mengembalikan dan caranya? Tak ada lain kecuali mencuri.

Walau KPK berlaku lurus dan gencar, kita tetap menyaksikan korupsi masih menggurita. Ini karena keterbatasan KPK yang hanya ada di Jakarta dan hanya boleh menangani perkara dengan nominal tertentu. Karena itu, ia harus didukung aparat penegak hukum lainnya, yaitu jaksa, polisi, hakim, aparat Bea Cukai, dan aparat Pajak.
Ayo, berlomba-lomba menjaring big fish.